Pelopor gerakan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan HIV & AIDS yang komprehensif, profesional, dan berkelanjutan.
Pengelolaan & Capaian Dampak
Dana Kelola Hibah/Donor
Rp 3,5 Miliar / Tahun
Populasi Kunci Dampingan
LSL, TG, PWID, PSP
Wilayah Kerja Utama
Manado, Bitung, Tomohon, Ternate
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) didirikan pada tanggal 23 Desember 1957. PKBI mempercayai bahwa Keluarga yang bertanggung jawab akan menjawab permasalahan kesehatan, sosial, serta meningkatkan kesejahteraan di Indonesia.
PKBI merupakan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang berpayung hukum UU RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Saat ini PKBI memiliki 26 kantor daerah tingkat provinsi, lebih dari 100 cabang kabupaten/kota, dan 14 klinik di seluruh Indonesia.
Pada tahun 2022, Pemerintah RI menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada pendiri dan ketua pertama PKBI, Dr. R. Soeharto. Hal ini menjadi pendorong semangat kami dalam pemenuhan HKSR.
Enam strategi utama PKBI Sulawesi Utara dalam mewujudkan kemandirian organisasi dan pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR).
Masyarakat paham dan mampu memutuskan pilihan secara sadar sesuai tugas perkembangannya dan memperjuangkan hak – haknya.
Remaja mampu menciptakan strategi pengambilan keputusan ruang-ruang.
Meningkatnya model-model layanan kesehatan keluarga komprehensif PKBI yang menjadi referensi pihak lain.
PKBI berhasil mempengaruhi Pemerintah untuk Mendukung Model Kesehatan Keluarga yang Komprehensif Berbasis Data.
PKBI menjadi organisasi yang terpercaya dengan jaringan yang kuat dan luas.
PKBI Pusat, Daerah dan Cabang menjadi Organisasi yang kuat dalam Kelembagaan, SDM, Keuangan dan Aset.
Prinsip dasar yang melandasi setiap kerja dan dedikasi staf serta relawan PKBI Sulawesi Utara.
Kesediaan berkontribusi pikiran, waktu, tenaga, keahlian, dan materi dalam melaksanakan aktivitas tanpa orientasi keuntungan materil.
Keberanian menginisiasi gagasan baru, metode, dan pendekatan baru yang bertanggung jawab dalam mewujudkan cita-cita organisasi.
Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan standar etika dan mutu yang telah ditetapkan secara ketat.
Kesanggupan berpikir, bersikap, dan bertindak serta menguasai sumber daya tanpa tergantung dengan pihak lain.
PKBI percaya "Keluarga yang bertanggung jawab" akan menjawab permasalahan kesehatan, permasalahan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan dengan memperhatikan 5 dimensi penting:
Perencanaan keluarga & hak reproduksi
Kesehatan fisik, mental, & HKSR
Edukasi karakter & pengetahuan sosial
Ketahanan sosial budaya & ekonomi
Visi jangka panjang SDM unggul
Berbagai inisiatif strategis untuk memenuhi hak kesehatan seksual dan reproduksi serta kelompok rentan di Sulawesi Utara.
Edukasi & pencegahan, penjangkauan kelompok berisiko, konseling & tes HIV, pendampingan rujukan ARV, serta pengurangan stigma & diskriminasi.
Wadah inklusif yang dikelola dan melibatkan orang muda untuk belajar, berorganisasi, konseling, serta memperoleh edukasi HKSR.
Memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang terjangkau, ramah, dan inklusif.
Respons bencana dan situasi darurat dengan Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) kesehatan reproduksi untuk kelompok rentan.
Responding with Essential SRHR Provision and New Delivery Mechanism — Menjamin layanan SRHR tetap berkualitas saat krisis/pandemi.
Pemberdayaan kelompok NAPZA, gender, pekerja seks perempuan, serta pendampingan anak berhadapan dengan hukum/masalah sosial.
PKBI Sulut mengelola pendampingan untuk 4 populasi kunci: LSL, Transgender, PWID, dan Pekerja Seks Perempuan (PSP) di Manado, Bitung, Tomohon, dan Ternate.
Metode diagnostik memanfaatkan cairan mulut yang mempermudah pemeriksaan awal secara mandiri, nyaman, dan terjaga kerahasiaannya.
* Catatan: OFT mendeteksi antibodi HIV (bukan virus langsung). Memiliki masa jendela 3-6 minggu. Hasil positif wajib dilanjutkan Tes Konfirmasi di faskes.
Mengidentifikasi & mengadvokasi kebijakan yang mendukung penanggulangan HIV, mendokumentasikan pelanggaran HAM & KBG, menyediakan Paralegal Officer & Community Liaison Officer bekerjasama dengan **LBH Manado**.
Akses pemetaan spasial 528 titik sebaran hotspot di Sulawesi Utara, mencakup 397 titik Hotspot Komunitas PSP Program Penanggulangan AIDS 2026 serta 131 hotspot jaringan pemuda dan layanan publik di Kota Manado, Kota Bitung, dan Kota Tomohon.
Nakhoda penggerak misi kemanusiaan dan HKSR di wilayah Sulawesi Utara.
M.Kes, PKK, Sp.KKLP
"Memastikan komitmen medis dan standar layanan kesehatan reproduksi yang inklusif bagi seluruh masyarakat."
S.H, M.Pd
"Mengarahkan eksekusi operasional program, kemitraan strategis, dan penguatan hak-hak kelompok masyarakat rentan."
